Radar Pasuruan - Bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menimbulkan krisis kemanusiaan besar.
Berdasarkan laporan terbaru BNPB per Minggu (30/11/2025) pukul 21.30 WIB, tercatat 442 orang meninggal dunia, 646 mengalami luka-luka, dan 402 orang masih hilang. Selain itu, sedikitnya 290.000 penduduk mengungsi dan 2.800 rumah rusak di 46 kabupaten/kota.
Situasi darurat semakin terlihat setelah tiga Bupati di Aceh—Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya mengirimkan surat resmi yang menyatakan penanganan bencana dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh. Hal ini menunjukkan keterbatasan serupa yang dihadapi pemerintah provinsi.
Langkah ketiga bupati tersebut, yang di mata publik tampak seperti menyerah, berangkat dari kondisi lapangan yang sangat berat.
Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dalam surat bernomor 360/1975/2025 menegaskan bahwa kerusakan di 11 kecamatan—mulai dari terputusnya akses transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga rusaknya fasilitas umum—melampaui kemampuan fiskal maupun SDM daerah.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, serta Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, pun menyampaikan hal serupa. Menurut mereka, keterbatasan anggaran dan minimnya alat berat membuat penanganan darurat tidak dapat dilakukan secara optimal.
Mereka menilai bahwa intervensi dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi satu-satunya jalan agar penanganan bisa berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi surat dari ketiga bupati tersebut dengan sikap memahami. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mempermasalahkan pernyataan ketidaksanggupan tersebut.
”Kalau kemudian mereka menyatakan tidak mampu, itu wajar, kami tidak marah karena mengetahui bagaimana kondisi dan situasinya,” ujar Tito.
Menindaklanjuti situasi ini, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, memberikan respons tegas dengan menawarkan langkah konkret. Ia memahami keterbatasan yang dialami tiga kabupaten tersebut.
Menurutnya, ketidakmampuan itu berasal dari minimnya infrastruktur dan alat berat serta tekanan fiskal akibat pengalihan anggaran ke program strategis nasional pada 2025.
Dalam situasi ini, Apkasi mendesak Presiden dan Mendagri untuk segera bertindak dengan memprioritaskan tiga hal utama.
Pertama, pengiriman alat berat untuk membuka akses wilayah yang terisolasi. Kedua, perbaikan mendesak terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Ketiga, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan warga karena kebutuhan dasar tidak bisa ditunda.
”Sekecil apapun bantuannya akan sangat berarti bagi para korban. Insyaallah, kita berdoa, kita mencoba secara bertahap meringankan beban para korban terdampak bencana. Apkasi juga mendesak pemerintah pusat melakukan intervensi atau afirmasi secepatnya dalam menanggulangi bencana ini agar bisa segera diselesaikan dalam tanggap darurat bencana ini,” tegas Bursah Zarnubi.
Upaya Apkasi ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, asosiasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga motor solidaritas dan pendorong percepatan intervensi pemerintah pusat demi memastikan penanganan bencana berlangsung efektif dan menyeluruh.
Editor : Moch Vikry Romadhoni