Radar Pasuruan - Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia bersama Human Initiative mengadakan diskusi publik yang membahas tantangan besar dalam penyaluran bantuan ke Gaza.
Acara ini mempertemukan akademisi, lembaga kemanusiaan, dan jurnalis untuk mengurai hambatan struktural serta dinamika geopolitik yang selama ini tidak banyak terungkap.
Diskusi berjudul “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata” tersebut berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan menjadi bagian dari rangkaian solidaritas tahunan kampus.
Kegiatan ini membuka ruang refleksi mendalam mengenai krisis kemanusiaan Gaza yang terus memburuk di lapangan.
Dalam sambutannya, Broto Wardoyo menekankan perlunya solidaritas akademik yang tidak berhenti pada ucapan saja. Ia menegaskan bahwa komitmen moral harus diwujudkan melalui tindakan nyata sebagai bentuk dukungan terhadap krisis kemanusiaan yang masih terjadi.
Sementara itu, Bambang Suherman dari Human Initiative memaparkan empat tantangan utama dalam penyaluran bantuan ke Gaza.
Ia menyoroti hambatan akses, kondisi keamanan, pendekatan bantuan yang masih fokus pada hilir, dan ancaman musim dingin sebagai penyebab lambatnya distribusi selama berbulan-bulan.
Indah Nuria Savitri dari Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan kerumitan diplomasi kemanusiaan di Palestina yang dihadapkan pada kerusakan fasilitas publik serta lebih dari 68.000 korban jiwa.
Ia menguraikan tujuh fokus kerja Kemlu, mulai dari perlindungan infrastruktur hingga kolaborasi multi-stakeholders sebagai panduan bantuan Indonesia.
Diskusi kemudian membahas sisi gelap penyaluran bantuan yang jarang tersorot publik. Boy Mareta dari Human Initiative menggambarkan betapa sedikitnya bantuan yang berhasil masuk saat KTT Cairo, hanya sekitar 12 persen dari Jordan yang lolos pemeriksaan ketat.
Situasi ini memperlihatkan terbatasnya jalur bantuan ke Gaza di tengah tensi geopolitik.
Muhamad Ihsan dari DT Peduli menambahkan bahwa pembatasan barang berbahan besi membuat banyak bantuan tidak dapat dikirim. Kondisi tersebut memaksa lembaga kemanusiaan melakukan prioritas tinggi terhadap siapa yang dapat menerima bantuan secara langsung.
Titi Moektijasih dari UN-OCHA menekankan pentingnya menjaga akses kemanusiaan tetap terbuka di tengah tekanan politik global. Ia mengingatkan bahwa turunnya pendanaan internasional serta meningkatnya korban di kalangan relawan dan jurnalis menjadi tantangan serius.
Dr. Prita Kusumaningsih dari BSMI menjelaskan bahwa pembatasan perbatasan dan perubahan kebijakan mendadak sering kali menghambat lembaga kemanusiaan. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan memerlukan pendekatan yang sangat fleksibel di lapangan.
Dr. Hadiki Habib dari MER-C mengungkap bahwa membeli logistik langsung di Gaza kerap menjadi opsi paling aman meski biayanya lebih tinggi. Cara ini dianggap efektif untuk memastikan bantuan cepat diterima dan tepat sasaran.
Dari sisi pemberitaan, Harfin Naqsyabandy dari SCTV menyampaikan bahwa beberapa bantuan Indonesia justru ditolak karena tidak sesuai standar yang ditetapkan Israel. Ia juga menyoroti minimnya dukungan negara terhadap relawan sehingga menghambat proses peliputan kemanusiaan.
Asra Virgianita dari FISIP UI menambahkan bahwa penyaluran bantuan selalu berkaitan dengan dinamika geopolitik yang rumit. Ia menilai akademisi dapat berperan dalam memetakan aktor serta menyusun strategi lapangan yang lebih sistematis.
Ia menekankan bahwa negara harus hadir lebih kuat dalam melindungi dan mendukung para penggiat kemanusiaan Indonesia. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan sekadar respons sementara.
Diskusi ini menegaskan urgensi memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, akademisi, dan media, guna meningkatkan efektivitas bantuan di masa mendatang sekaligus memperdalam diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Acara tersebut menjadi penutup yang kuat dalam upaya memperluas sinergi kemanusiaan di tingkat nasional dan global. Hal ini kembali menegaskan bahwa solidaritas untuk Gaza perlu dibarengi strategi diplomasi yang matang serta dukungan berbasis data yang kuat.
Editor : Moch Vikry Romadhoni