Radar Pasuruan - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri terus meningkatkan sosialisasi mengenai perubahan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari bentuk fisik menjadi e-BPKB.
Hingga kini, masyarakat dinilai masih banyak yang belum memahami transformasi tersebut, terutama terkait wujud dokumen, keabsahan, serta cara penggunaannya.
Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, menyampaikan bahwa konsep e-BPKB masih belum dikenal luas oleh publik. Polri menerima banyak pertanyaan dari warga seputar hal ini.
"Masih banyak warga yang bertanya mengapa mereka tidak lagi menerima buku BPKB fisik. Sebagian menganggap tanpa buku itu mereka tidak punya bukti kepemilikan. Padahal e-BPKB memiliki kekuatan hukum yang sama dan jauh lebih aman,” ujar Sumardji, Selasa (19/10).
Sumardji menambahkan bahwa e-BPKB dapat mengurangi risiko pemalsuan, kehilangan, maupun kerusakan. Selain itu, sistem ini menghadirkan administrasi kepemilikan kendaraan yang lebih modern, terintegrasi, dan dilengkapi fitur keamanan tingkat tinggi.
Menurutnya, standar keamanan pada sistem e-BPKB sudah jauh lebih handal dibanding dokumen manual.
“Data kendaraan tersimpan dalam sistem yang dapat diverifikasi secara mandiri, cepat dan akurat. Ini justru meningkatkan keandalan proses registrasi,” tambahnya.
Meski demikian, Polri mengakui bahwa literasi digital yang belum merata menjadi salah satu hambatan utama dalam penerimaan masyarakat.
Banyak warga yang belum terbiasa dengan dokumen elektronik, termasuk memahami cara penyimpanan data digital. Kekhawatiran seputar keamanan data juga masih kerap muncul.
“Kami memahami kekhawatiran itu. Karena itu Ditregident akan terus memperluas edukasi, memastikan masyarakat mengerti bahwa e-BPKB jauh lebih aman dan praktis,” jelasnya.
Mengacu pada arahan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, pihaknya kini menyiapkan berbagai metode sosialisasi yang lebih luas dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: Amnesty Sebut Revisi KUHAP Langkah Mundur HAM, DPR Dinilai Minim Transparansi
Edukasi tidak hanya dilakukan melalui kanal resmi Polri, tetapi juga melalui Samsat, dealer, leasing, komunitas otomotif, hingga media sosial. Upaya ini diharapkan mempercepat proses pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi BPKB.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pemilik kendaraan benar-benar memahami manfaat e-BPKB. Transformasi ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan efisien,” tukasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni