Radar Pasuruan - Menjelang penghujung 2025, keluhan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) semakin ramai terdengar. Banyak penerima PKH, BPNT, BLT Kesra, hingga BSU mendapati nama atau NIK mereka tiba-tiba tidak muncul saat dicek di sistem Kemensos.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya mereka rutin mendapatkan bantuan tanpa kendala. Kondisi ini sebenarnya bukan hal baru, namun tahun 2025 menjadi masa yang sangat penting karena pemerintah sedang melakukan penataan besar melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Proses sinkronisasi data tersebut membuat daftar penerima bansos berubah secara dinamis, termasuk kemungkinan nama terhapus dari sistem. Pertanyaannya, apa saja penyebab utama hilangnya NIK dalam daftar?
Penyebab paling umum adalah perubahan kondisi ekonomi. Kemensos melakukan pemutakhiran melalui survei dan pengecekan digital, sehingga apabila sistem menilai kesejahteraan warga meningkat misalnya penghasilan bertambah atau aset bertambah maka nama penerima bisa keluar dari prioritas.
Penyebab lain yang paling sering adalah ketidaksinkronan data di DTSEN, seperti alamat tidak sesuai KTP, NIK ganda atau tidak valid, KTP belum diperbarui, hingga perubahan KK yang tidak dilaporkan. Data yang tidak sinkron akan otomatis ditandai sebagai ‘tidak aktif’.
Selain itu, setiap bansos memiliki syarat tertentu. Jika komponen penerima tidak lagi memenuhi kriteria, sistem akan menghapus atau menunda statusnya.
Misalnya BLT Kesra hanya untuk desil 1–4, BSU untuk pekerja yang bergaji maksimal Rp3,5 juta dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, serta PKH yang mensyaratkan komponen seperti lansia, ibu hamil, anak sekolah, atau disabilitas. Komponen yang berubah dapat menyebabkan NIK hilang dari daftar. Rekening KKS yang tidak aktif juga bisa menjadi kendala.
Untuk PKH dan BPNT, rekening yang tidak pernah dipakai atau terdeteksi mencurigakan dapat diblokir oleh bank penyalur. Selain itu, warga yang tidak mengikuti verifikasi ulang, tidak berada di tempat, atau tidak merespons undangan pendataan juga berisiko dinonaktifkan.
Untuk mengetahui status terbaru, masyarakat dapat mengecek melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan nama, wilayah, dan captcha untuk melihat apakah datanya masih aktif.
Pengecekan juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengunggah KTP dan swafoto, lalu memilih menu Cek Bansos untuk mengetahui jenis bantuan dan jadwal pencairan. Jika tidak memiliki akses internet, warga dapat mengecek melalui RT/RW, Dinas Sosial, atau sekolah bagi penerima PIP.
Apabila nama menghilang dari daftar bansos, langkah pertama adalah memperbarui data kependudukan, seperti KTP, KK, alamat domisili, dan nomor HP. Data yang valid menjadi syarat utama kesinkronan.
Warga juga bisa menggunakan fitur “Usul & Sanggah” di aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan diri kembali, memperbaiki data yang salah, atau mengajukan sanggahan.
Koordinasi dengan RT/RW atau kelurahan penting dilakukan karena mereka menjadi verifikator awal sebelum data masuk ke Dinsos dan Kemensos.
Pendamping sosial PKH atau SLRT juga dapat membantu mengecek status dalam DTSEN. Selain itu, penerima harus memastikan rekening KKS tetap aktif dengan melakukan transaksi rutin.
Tahun 2025 merupakan masa finalisasi data bansos nasional sehingga status penerima dapat berubah sewaktu-waktu, terutama menjelang pencairan PKH, penyaluran BPNT triwulan, BLT Kesra, bantuan pangan beras, dana PIP, hingga BSU. Pengecekan rutin sangat diperlukan agar warga dapat segera mengetahui perubahan dan memperbaiki data yang bermasalah.
Kesimpulannya, hilangnya nama dari daftar bansos bukan berarti bantuan dihentikan selamanya. Sebagian besar masalah disebabkan proses sinkronisasi atau data administrasi yang belum diperbarui.
Dengan pemantauan berkala dan perbaikan data yang tepat, peluang untuk kembali terdaftar tetap terbuka.
Editor : Moch Vikry Romadhoni