Radar Pasuruan - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai lembaga yang pernah ia pimpin itu kini telah kehilangan sejumlah nilai penting.
Meski KPK belakangan aktif melakukan operasi tangkap tangan (OTT), menurutnya langkah tersebut masih belum cukup mencerminkan nilai dasar lembaga antirasuah.
Saut menjelaskan bahwa ada sembilan nilai yang seharusnya menjadi pegangan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Namun ia menyoroti bahwa beberapa nilai kini dipertanyakan, termasuk ketika KPK mengeluarkan pernyataan berbeda soal penyelidikan proyek Whoosh.
“Ketika kita masuk di KPK itu, kita diinduksi, terdoktrin jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya.
Itu harus pegang, kalau nggak pasti kena tegur sama pengawas internal,” kata Saut dalam podcast PHD 4K yang ditayangkan di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 17 November 2025.
Pada kesempatan itu, Saut membandingkan KPK dulu dan sekarang dengan menyoroti inkonsistensi pernyataan lembaga terkait KCJB. Ia menyebut hal tersebut seharusnya menjadi alasan untuk memberi teguran.
“Sekarang coba aja kalau dia bilang penyelidikan Whoosh aja awal tahun 2025, sebelumnya dibantah, masukin (laporan) dong. Itu aja nggak konsisten yang sebetulnya bisa ditegur juga kok nggak konsisten,” ucap Saut.
“Saya pernah salah ngomong di TV hampir dipecat. Jadi, maksud saya nilai-nilai tersebut kalau kita telusuri satu-satu, KPK masih jujur nggak? Peduli nggak? Mandiri nggak? Dan seterusnya,” sambungnya.
Ia juga bercerita bahwa saat dirinya menjabat, ada dewan pengawas yang selalu memperhatikan para pegawai KPK. Saut kemudian menambahkan bahwa KPK perlu mendapatkan tekanan dari pihak lain agar tetap waspada.
“KPK ini harus ditantang. Saya 4 tahun di sana paling seneng sama Indonesia Corruption Watch (ICW) karena ICW itu gebukin saya terus,” kata Saut.
“Ketika saya digebukin terus, kan jadi mikir. Hampir tiap hari unjuk rasa di bawah. Jadi, kita kan harus ditantang. Ketika udah mulai nggak ada, jadi percuma. Buktinya kasus Blok Medan semua laporin nggak di-follow up,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saut menyinggung indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan Nepal dan sempat naik tiga poin setelah Presiden Prabowo dilantik. “Sekarang kita sebenarnya bedanya cuma 3.
Neal IPK 34 dan Indonesia 37. IPK 34 itu terjadi ketika saya meninggalkan KPK dan pernah 40 kita dobel itu OTT naik sampai 40, diganti Undang-Undangnya jatuh sekelas Nepal, jadi 34,” paparnya. “Nah, saya nggak ngerti kenapa, tiba-tiba dari 34 ini begitu Prabowo dilantik Oktober, Januari tahun ini IPK naik jadi 37,” tambahnya.
Saut menilai kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi Prabowo karena menunjukkan adanya kepercayaan publik. Sebelumnya, aktivis ICW Almas Sjafrina mengatakan tidak heran bila muncul apresiasi terhadap langkah pemberantasan korupsi di era Prabowo, mengingat pada 2024 sempat terjadi penurunan signifikan dalam kinerja penindakan.
“Di tahun-tahun yang sebelumnya sangat terstruktur sekali misal pelemahan KPK yang berdampak pada penindakan juga,” ucap Almas dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Selasa, 11 November 2025.
“Makanya, di tren penindakan kasus korupsi, terakhir yang kami publish di tahun 2024 itu trennya memang turun dibandingkan di tahun sebelumnya,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan tersebut terjadi tidak hanya di KPK, tetapi juga di kepolisian dan kejaksaan.
“Makanya, sekarang setelah KPK, Kejaksaan mulai genjot lagi menindak kasus korupsinya, KPK kelihatan sekali baru ‘bangun tidur’ meski belum sepenuhnya bangun karena kasusnya belum tuntas,” ujar Almas lagi. “Jangan sampai baru mau jadi macan, balik lagi jadi meong. Mungkin apresiasi itu menunjukkan juga yang sebelumnya sedemikian parahnya kemunduran-kemunduran sektor anti korupsinya,” tuturnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni