Radar Pasuruan - Jaringan GUSDURian secara tegas menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Penolakan ini didasari pada penilaian bahwa Soeharto tidak memenuhi kriteria sebagai sosok pahlawan bangsa.
Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menilai bahwa keputusan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto yang memimpin Indonesia secara otoriter selama 32 tahun—layak dipertanyakan.
Meski Soeharto dianggap memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, dan keberhasilan swasembada pangan, namun memori kolektif bangsa menunjukkan sisi lain dari masa pemerintahannya.
"Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," ujar Alissa Wahid dilansir dari JawaPos.com, Senin (10/11).
Alissa menjelaskan bahwa rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari tiga dekade telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Tindakannya mencakup pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga pembatasan kebebasan sipil.
"Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," tegas putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
Dengan mempertimbangkan fakta-fakta itu, Alissa menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan nilai-nilai reformasi yang telah menggulingkan rezim otoritarianisme.
"Menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi," tegas Alissa Wahid.
Ia juga menyesalkan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang dianggap tidak mempertimbangkan aspek moral dan historis dalam pemberian gelar tersebut, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan politik dan keluarga.
Untuk mencegah kesalahan serupa, Alissa mendesak pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan penerima gelar Pahlawan Nasional.
Ia menegaskan bahwa gelar tersebut seharusnya diberikan hanya kepada tokoh yang memiliki integritas, moral tinggi, dan rela berkorban demi kepentingan rakyat bukan mereka yang justru menindas rakyat atas nama kekuasaan.
"Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia," tukas Alissa Wahid.
Polemik ini menambah kompleksitas peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, yang seharusnya menjadi momentum mengenang jasa para tokoh bangsa.
Di satu sisi, publik meneladani perjuangan pahlawan sejati. Namun di sisi lain, pemberian gelar kepada sosok kontroversial seperti Soeharto justru membuka kembali luka lama dalam sejarah kelam Indonesia.
Editor : Moch Vikry Romadhoni