Radar Pasuruan - Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, menentang rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, serta represi politik selama masa Orde Baru.
“Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Enggak matching,” kata Anita dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut menyatakan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu.
“Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,” ujarnya.
Anita juga mengisahkan masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan ancaman terhadap keluarganya. Ia menceritakan bahwa saat masih duduk di bangku SMP, dirinya kerap menerima ancaman melalui telepon rumah.
“Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, ‘Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” tutur Anita.
Ia menuturkan bahwa ancaman tersebut terjadi hampir setiap hari ketika Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berseberangan dengan penguasa Orde Baru.
“Bayangin diterima oleh anak umur 12–13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,” ucapnya.
“Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,” tambahnya.
Anita juga mengenang bagaimana sang ayah sering mengingatkan keluarga untuk bersiap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri ketika situasi memburuk.
“Bapak sering bilang, ‘Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.’ Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,” kenangnya.
Ia juga menyinggung kecenderungan bangsa Indonesia yang mudah memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menuntut pertanggungjawaban. Menurutnya, warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak tatanan demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.
“Zaman itu, kita bahkan enggak berani ngomong ke teman sendiri, apalagi mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Semua orang bisa saling lapor demi keselamatannya sendiri,” urainya.
Lebih lanjut, Anita menegaskan bahwa ayahnya, Gus Dur, tidak pernah mengejar penghargaan atau gelar apa pun. Ia menegaskan, masyarakat sudah melihat bagaimana kiprah Gus Dur semasa hidupnya.
“Gus Dur enggak pernah dikenal karena beliau presiden. Tapi karena he was standing with the people, berdiri bersama rakyat, membela rakyatnya. Itu yang membuat beliau dicintai,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni