Radar Pasuruan - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang mengajukan Presiden ke-2 RI Soeharto serta Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Menurutnya, bangsa Indonesia harus belajar dari perjalanan sejarah—baik kelebihan maupun kekurangannya—untuk membangun masa depan yang berkeadaban.
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya. Kita perlu belajar dari kebaikan masa lalu dan mengambil hikmah dari kekurangannya," kata Gus Fahrur dalam keterangannya, Rabu (5/11).
Ia menilai, baik Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar bagi Indonesia pada dua fase sejarah berbeda. Soeharto, ujar Gus Fahrur, berjasa dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong kemajuan ekonomi.
"Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia dengan program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi," jelasnya.
Selain bidang ekonomi, lanjutnya, Soeharto juga berperan penting dalam aspek sosial dan keagamaan. "Pak Harto membangun ratusan masjid di seluruh Indonesia, tercatat sekitar 999 masjid dibangun atas prakarsa beliau. Beliau juga mendorong kerukunan antarumat beragama dan berperan penting menjaga persatuan nasional pasca pemberontakan G30S/PKI," ungkapnya.
Sementara itu, Gus Dur disebut berjasa besar memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pascareformasi. "Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai Pahlawan Nasional bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan," tegas Gus Fahrur.
Gus Fahrur juga mengapresiasi langkah Kemensos di bawah pimpinan Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah mengusulkan sejumlah tokoh nasional ke Dewan Gelar. Ia berharap, penetapan pahlawan nasional tahun ini menjadi momentum rekonsiliasi sejarah serta penguatan nilai kebangsaan.
"Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa, baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Kemensos mengajukan 40 nama untuk gelar pahlawan nasional. Beberapa di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsinah.
Namun, muncul pula kritik yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto dengan alasan adanya catatan masa lalu terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Warga Kompak Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: “Zamannya Rakyat Makmur dan Aman
Editor : Moch Vikry Romadhoni