Radar Pasuruan - Sorotan publik terhadap ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini beralih pada rencana renovasinya.
Renovasi bangunan musala Ponpes Al Khoziny tersebut rencananya akan memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana penggunaan dana negara ini pertama kali diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Menanggapi hal itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turut memberikan tanggapan dengan meminta agar dilakukan audit terhadap proses pembangunan Ponpes Al Khoziny.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny perlu diaudit oleh lembaga berwenang.
Menurutnya, setiap penggunaan dana APBN harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025).
“Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” imbuhnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa audit perlu dilakukan demi menjamin akuntabilitas publik.
“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin memang mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” lanjutnya.
Baca Juga: Ponpes Al Khoziny Akan Dibangun Ulang Pakai APBN
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, juga menyoroti wacana penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny.
Menurut Saan, perlu ada pembahasan dan koordinasi yang matang antara Menteri PU Dody Hanggodo dengan kementerian terkait.
“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” ujar Saan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu (11/10/2025).
“Kedua, dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai penggunaan APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny, Menteri Keuangan Purbaya mengaku belum menerima pembahasan resmi.
Ia bahkan mengatakan baru mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media, sehingga belum mengetahui siapa pihak yang mengajukan pendanaan tersebut.
“Terus untuk pondok pesantren, pondok pesantren juga saya belum terima, saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN,” ungkap Purbaya saat media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
“Tapi saya belum tau siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tau, kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” lanjutnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny termasuk keadaan darurat, sehingga Kementerian PU akan turun tangan meski pesantren biasanya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.
Terkait jumlah anggaran yang akan disiapkan, Dody menyebut masih belum ada perhitungan pasti.
“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya. Masih urusan polisi ya. Masih ada police line,” ujar Dody di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, dana perbaikan akan diambil dari alokasi proyek pembangunan sektor pendidikan milik Kementerian PU yang nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
“Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa pendidikan islam dan non islam, yang islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelas Dody.
Dody menambahkan bahwa penggunaan APBN ini karena status kejadian di Ponpes Al Khoziny tergolong darurat.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ungkapnya kepada media pada 7 Oktober 2025.
“Kalau soal anggaran, Insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” pungkas Dody.
Editor : Moch Vikry Romadhoni