Radar Pasuruan - Anies Baswedan menyoroti meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dan menyebut bahwa jumlahnya terus naik setiap tahun.
“Di tahun 2023, ada 64 ribu kasus, 2024 melonjak jadi 77 ribu kasus, dan baru setengah tahun ini di 2025 sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ujar Anies dalam video yang diunggah di media sosial (medsos) Instagram pribadinya, dikutip pada Jumat (10/10).
“Di balik angka-angka ini, ada ayah yang harus begadang memikirkan tagihan listrik, ada ibu yang harus menjelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu, ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar,” imbuhnya.
Anies kemudian membahas perubahan jenis pekerjaan yang dijalani masyarakat setelah terkena PHK dari pekerjaan sebelumnya.
Ia menyampaikan bahwa banyak korban PHK akhirnya beralih ke sektor informal karena sulit mencari pekerjaan baru.
“Yang lebih menyakitkan, sebagian besar dari mereka tidak pindah ke pekerjaan formal baru, tapi justru jatuh ke sektor informal. Berdagang kecil-kecilan, jualan online yang seadanya, ojek online atau jadi pekerja serabutan,” paparnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pekerjaan informal memang memberi pemasukan, namun masih diliputi ketidakpastian.
“Memang ada penghasilan, tapi hidup jadi tidak pasti. Tidak ada BPJS, tidak ada THR, apalagi bicara pensiun. Jadi wajar kalau banyak yang merasa, ‘Kerjaan sih ada, tapi hidup tetap susah,’” tambahnya.
Menurutnya, pekerjaan sementara tersebut hanya menunda rasa khawatir, bukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
Dalam video itu, Anies juga menekankan bahwa PHK massal memiliki dampak luas terhadap perekonomian, tidak hanya bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Ini adalah masalah kita semua, ketika ribuan orang kehilangan penghasilan tetap, maka daya beli masyarakat jadi turun,” tegasnya.
Dampak tersebut bisa memicu efek domino, mulai dari turunnya penjualan di pasar hingga berkurangnya pendapatan pedagang kecil.
Pada akhir video, Anies menegaskan bahwa solusi terhadap masalah PHK tidak bisa bersifat sementara, melainkan perlu strategi menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Artinya mendorong sektor formal tumbuh sehat, memberi insentif bagi usaha yang menyerap tenaga kerja, dan melindungi pekerja dengan jaminan sosial,” ucapnya.
“Itu artinya negara harus hadir bukan hanya saat orang kehilangan kerja, tapi jauh sebelumnya dengan memastikan dunia usaha kondusif, tenaga kerja terlindungi. PHK massal adalah alarm kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan, tapi lebih penting adalah apakah setiap orang punya pekerjaan yang aman dan layak,” tuturnya.
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, mengungkapkan bahwa setiap tahun ada sekitar 10,7 juta orang di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.
Masalah ini kian berat karena adanya penambahan angkatan kerja baru yang menambah jumlah pengangguran sebelumnya.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan harus diopeni (diperhatikan) di mana amanat UUD 1945, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak untuk penghidupan,” ujar Lukita dalam acara media briefing di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemenaker di Jakarta pada 26 September 2025 lalu.
Angka itu tidak termasuk mereka yang terkena PHK maupun yang sedang mencari pekerjaan baru setelah keluar dari tempat kerja lama.
Pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu komitmen politik Prabowo dan Gibran saat maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Kala itu, pasangan nomor urut 02 tersebut berjanji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
Beragam program yang dijalankan pemerintahan Kabinet Merah Putih diklaim akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait MBG, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bahkan memprediksi program tersebut mampu membuka hingga 1,9 juta lapangan kerja.
“Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya,” ujar Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 19 Maret 2025 lalu.
Penjelasan tambahan disampaikan oleh Arief Anshory Yusuf mengenai dampak program MBG terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta,” ujar Arief dalam konferensi pers yang sama.
“Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” jelasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni