Radar Pasuruan - Insiden robohnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September 2025 lalu memicu perhatian nasional.
Sorotan publik tertuju pada bangunan musala yang ambruk, di mana disebut belum sepenuhnya mengutamakan aspek keamanan.
Persoalan anggaran pembangunan pesantren juga terungkap usai kejadian ini, setelah Kementerian Agama (Kemenag) menyinggung bahwa sebagian ponpes menghadapi keterbatasan dana.
Ponpes Al Khoziny kini jadi perhatian karena muncul rencana pembangunan kembali menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pemerintah akan turun tangan membangun ulang Ponpes Al Khoziny.
Walau pesantren berada di bawah Kemenag, kata Dody, untuk saat ini akan ditangani langsung oleh kementeriannya.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada awak media pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia optimistis kebutuhan dana cukup dari APBN, meski tak menutup kemungkinan swasta ikut berkontribusi.
“Kalau soal anggaran, Insha Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” imbuhnya.
Meski menggunakan dana APBN, yayasan yang menaungi Ponpes Al Khoziny diketahui juga memiliki perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengakui sebagian ponpes memang terkendala anggaran.
“Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” ujar Menag Nasaruddin Umar kepada awak media di rumah dinas Menko PM, Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
“Beda dengan Dikti dan Dinas, tanahnya, bangunan semua diselesaikan oleh negara. Kita Kemenag hanya memberikan sedikit anggaran sebatas yang ada di Kemenag, di madrasah itu,” imbuhnya.
Nasaruddin menambahkan, banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya di pesantren.
Menurutnya, pendidikan pesantren dianggap lebih aman, namun fasilitas masih belum memadai karena terbatasnya anggaran.
“Oleh masyarakat (pesantren) lebih terpercaya ciptakan anak yang saleh, tapi di saat yang bersamaan, kita tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk 42 ribu pondok pesantren,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan akan segera melakukan audit terhadap bangunan ponpes.
Bekerja sama dengan Menteri PU, audit ditargetkan pada bangunan tua berusia lebih dari 100 hingga 200 tahun.
“Audit bangunan lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya, yang tua dulu, yang rawan dulu. Mana yang diprioritaskan adalah yang paling rawan lalu yang paling tua,” kata Cak Imin.
Ia juga menyebut telah mendapat arahan dari Presiden mengenai solusi untuk pesantren yang kekurangan anggaran.
“Ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya, atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini, on process untuk lagi didata,” paparnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni