Radar Pasuruan - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik.
Purbaya yang baru menggantikan Sri Mulyani menyatakan akan menarik kembali anggaran MBG apabila hingga akhir Oktober 2025 target penyerapannya tidak tercapai.
"Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan langsung angkat bicara. Ia menilai serapan anggaran program MBG sudah cukup signifikan sehingga meminta Menkeu tidak perlu mengalihkan anggaran ke program lain.
Terkini, Purbaya menegaskan tetap akan memangkas anggaran MBG jika hingga akhir Oktober 2025 belum terlihat perkembangan signifikan dalam pelaksanaan maupun serapannya.
“Kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita potong [anggarannya] juga,” ujar Purbaya usai menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi imbauan Luhut yang sebelumnya meminta anggaran MBG tidak dialihkan. Menurut Purbaya, pernyataan Luhut didasari keyakinan bahwa serapan anggaran memang menunjukkan tren positif, namun ia menekankan evaluasi harus berdasarkan data konkret.
“Itu berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ungkapnya.
Luhut: Serapan Membaik, Dampak Ekonomi Mulai Terlihat
Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa serapan anggaran MBG memang mengalami perbaikan signifikan. Ia menilai, peningkatan serapan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, khususnya sektor mikro.
“Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Luhut menambahkan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari efek berganda terhadap ekonomi rakyat kecil. Program ini disebut telah membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja. Itu berarti pergerakan ekonomi di lapangan sudah mulai terasa,” jelasnya.
Fokus Pemerintah: Efektivitas dan Ketepatan Sasaran
Kementerian Keuangan saat ini fokus mengawasi efektivitas pelaksanaan MBG agar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Purbaya menegaskan bahwa langkah pemangkasan bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberi dampak nyata.
Evaluasi serapan anggaran MBG diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam laporan belanja pemerintah kuartal IV-2025.
Pemerintah juga menyiapkan aturan tata kelola MBG dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas koordinasi antara pusat dan daerah.
Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan menuju evaluasi, kementerian dan lembaga terkait diharapkan mempercepat pelaksanaan program agar target gizi masyarakat serta dampak ekonomi dapat tercapai.
Editor : Moch Vikry Romadhoni