Radar Pasuruan - Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik.
Dengan target penerima manfaat 82,9 juta orang sepanjang 2025 dan anggaran triliunan rupiah, program ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk dijalankan secara maksimal.
Namun dalam perjalanannya, MBG mendapat kritik tajam setelah muncul sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah, bahkan sebagian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Banyak pihak meminta program ini dihentikan.
Meski demikian, pemerintah tampak tetap berkomitmen melanjutkan MBG sebagai program prioritas.
Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan menolak penghentian program ini dan meyakini MBG tetap membawa manfaat.
Luhut: Ada Kekurangan tapi Ada Perbaikan
Menanggapi desakan penghentian MBG, Luhut menilai program tersebut baik dan membutuhkan waktu untuk berjalan sempurna.
“Ya nggak usah dihentikan, kita lihatnya bagus kok, apanya yang dihentikan, kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya seperti gigit cabai langsung pedes, ya nggak bisa gitu,” ujar Luhut usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia mengakui ada kekurangan, tetapi menekankan perlunya perbaikan agar program makin baik.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan, kalau kurang di sana-sini ya kita perbaikin, jangan juga terus pesimis kalau ada kurang,” imbuhnya.
Mengenai kasus keracunan MBG yang belakangan terjadi, Luhut menyatakan prihatin namun menegaskan upaya perbaikan tengah dilakukan.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian keracunan kemarin, tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tuturnya.
“Kita paham, mungkin masih ya barang barulah, tapi saya lihat data-data tadi oke. Jangan terlalu pesimis lah, bangsa kita bangsa besar, jadi nggak usah terlalu (pesimis). Barang baru pasti ada di sana-sini kekurangannya apa,” paparnya.
Ketua DPR RI Minta Evaluasi Total MBG
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan program MBG harus dievaluasi menyeluruh, apalagi setelah maraknya kasus keracunan.
“Terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Tentu, perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapat laporannya bahwa akan segera dikeluarkan, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang terkait,” jelasnya.
Dengan adanya Perpres, menurut Puan, program MBG akan memiliki dasar hukum yang kuat agar berjalan lebih lancar.
Politikus PDI-P itu juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas mekanisme dan pelaksanaannya, meski mengakui MBG baik bagi anak Indonesia.
Kepala BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan program MBG akan terus dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Ia menekankan pentingnya percepatan dalam memenuhi target penerima manfaat.
“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan berhenti gratis,” kata Dadan di kantor Kemenkes pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” tambahnya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Minta Evaluasi Program MBG Usai KLB Keracunan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengingatkan perlunya perbaikan dari BGN, mengingat anak usia sekolah merupakan mayoritas penerima manfaat MBG.
“Kami Kemendikdasmen sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi,” ucap Abdul Mu’ti kepada wartawan saat kunjungan ke Cimahi pada 22 September 2025 lalu.
Adapun bentuk evaluasi program, Abdul Mu’ti menyerahkan sepenuhnya kepada BGN sebagai pelaksana MBG.
Editor : Moch Vikry Romadhoni