Radar Pasuruan - Rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Aksi ini dikabarkan akan dilakukan dengan mematikan aplikasi secara massal sekaligus menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Aksi demonstrasi tersebut rencananya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025 mendatang.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyampaikan agar masyarakat menggunakan transportasi alternatif karena sebagian besar pengemudi ojol akan ikut dalam aksi.
"Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif," ujar Igun dalam keterangan resminya, Selasa, 16 September 2025.
"Sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, istana, dan DPR RI," imbuhnya.
Lantas, apa saja tuntutan yang akan disuarakan pengemudi ojol dalam aksi tersebut? Berikut ulasannya.
Desak RUU Transportasi Online hingga Program Merugikan Driver
Dalam pernyataannya, Igun menyebut ada 7 tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah dan DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.
"Kedua, menurunkan potongan aplikator dari 20 persen ke 10 persen," ungkap Igun.
Tuntutan ketiga terkait aturan tarif antar barang dan makanan, disusul permintaan audit atas potongan tambahan 5 persen yang diambil aplikator.
Selain itu, Garda juga menolak program seperti Aceng, Slot, Multi Order, hingga Member Berbayar yang dinilai merugikan driver.
Tuntut Menhub RI Dicopot, Usut Tragedi Affan Kurniawan
Garda Indonesia juga menuntut pemerintah mencopot Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi.
Igun juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan dalam demonstrasi besar di Jakarta.
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan," tegas Igun.
"(Hal itu) akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," tambahnya.
Menanggapi itu, Menhub Dudy sebelumnya menegaskan pihaknya sebenarnya bisa saja merevisi aturan soal pemotongan biaya perjalanan agar lebih sesuai aspirasi driver.
Menhub Dudy: Potongan Bisa Diturunkan
Dalam forum dengan aplikator di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025, Dudy mengaku pemerintah juga harus menampung aspirasi perusahaan aplikator ojol.
“Bisa tidak (potongan komisi) diturunkan? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja,” kata Dudy.
Menurutnya, menandatangani aturan soal penurunan komisi hingga 10 persen bukan hal sulit, tetapi perlu mendengar semua pihak.
“Tapi, rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy.
Sebelumnya, sebanyak 66 asosiasi driver ojol sudah mengadukan potongan yang dianggap berlebihan kepada DPR. Mereka menyebut beban potongan aplikator jauh melampaui batas pemerintah.
Driver Ojol: Anyep, Dipotong 20 Persen Plus Bayar Rp3.000
Irfan, perwakilan Lintas Gadjah Mada, mengaku aplikator tidak hanya memotong 20 persen dari biaya perjalanan.
Driver juga dibebani program berbayar agar bisa mendapat order. Meskipun opsional, kenyataannya banyak driver harus ikut agar tidak sepi order.
"Driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep, enggak dapat order dia. Dipotong 20 persen, plus disuruh bayar Rp3.000 sampai Rp20 ribu," keluh Irfan dalam rapat Komisi V DPR, 21 Mei 2025.
Ia juga menyoroti potongan tambahan 5 persen yang katanya untuk asuransi, namun manfaat asuransi tidak pernah dirasakan driver.
Hal senada disampaikan Kemet dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu yang juga driver ojol.
Minta Perlindungan dan Jaminan Keselamatan
Dalam forum yang sama, Kemet menyatakan kekecewaannya atas sikap Kemenhub yang dinilai abai terhadap nasib driver ojol.
Ia menegaskan bahwa selama ini para driver bekerja tanpa jaminan keselamatan maupun kesejahteraan.
"Belum pernah ada perlindungan keamanan dan keselamatan kerja bagi kami. Kita tidak pernah dianggap ada oleh pemerintah," ujar Kemet.
"Itu panggil Kemenhub, panggil aplikator, kita duduk bareng, (untuk mengetahui) ada apa di balik mereka," tukasnya.*
Editor : Moch Vikry Romadhoni