Radar Pasuruan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Pemprov DKI Jakarta akibat aksi unjuk rasa pada 28–31 Agustus 2025 mencapai Rp 50 miliar.
Kerusakan paling besar terjadi pada fasilitas transportasi publik, meliputi 22 halte Transjakarta, infrastruktur MRT, hingga CCTV kota.
“Kerugian Transjakarta Rp 41,6 miliar, MRT Rp 3,3 miliar, dan kerusakan CCTV sekitar Rp 5,5 miliar,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).
Ia menjelaskan, aksi protes yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR berlangsung sejak 28 Agustus dan kemudian berujung ricuh.
Insiden seorang driver ojek online yang terlindas kendaraan taktis polisi di sekitar gedung DPR turut memicu gelombang protes yang semakin meluas di berbagai daerah.
“Sejak 25 Agustus, kami mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi. Daerah terdampak antara lain Jakarta, Jogjakarta, dan Sulawesi Selatan,” ucap Tito.
Mantan Kapolri tersebut merinci bahwa kerusakan juga dialami kantor DPRD serta berbagai fasilitas publik di kota-kota lain seperti Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, hingga Palopo.
Tito menegaskan pemerintah pusat langsung bergerak cepat menyikapi gelombang demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menggelar rapat kabinet serta berdialog dengan tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, dan pimpinan partai politik.
Arahan presiden, jelas Tito, menekankan pentingnya deteksi dini terhadap dinamika massa sekaligus membedakan aksi demonstrasi damai dengan tindakan anarkis.
“Kita harus bisa membedakan penyampaian pendapat yang sah sesuai undang-undang dengan tindakan kekerasan seperti penjarahan dan pengrusakan fasilitas,” tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengaktifkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Menurutnya, kekompakan Forkopimda menjadi faktor penting untuk mencegah konflik.
“Sinergi kepala daerah dengan pimpinan DPRD, kapolda, kapolres, jajaran TNI, dan kejaksaan adalah kunci menjaga stabilitas,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni