Terungkap bahwa email ancaman itu juga dikirim ke Bandara Jeddah. Pelaku pengiriman email diduga berasal dari India.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walitukan, mengatakan penanganan kasus ini masih berjalan. Karena pelaku diduga berada di luar negeri, kasus ini kemungkinan besar akan ditangani oleh Bareskrim.
“Melihat skalanya, besar kemungkinan ditangani oleh Bareskrim,” ujarnya.
Terkait informasi bahwa pelaku berasal dari India, Ferry mengaku belum bisa memastikannya. Namun, ia memastikan bahwa ancaman bom tersebut dikirim ke dua bandara di dua negara berbeda: Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Jeddah.
"Jadi, dikirim ke dua bandara di dua negara," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan pesawat dilakukan murni atas inisiatif bersama dengan otoritas bandara, tanpa koordinasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi saat itu.
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan menyatakan bahwa penyelidikan terhadap pelaku ancaman bom masih terus berlangsung.
“Masih didalami,” katanya singkat.
Di sisi lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengaku bersyukur karena tidak ditemukan bahan peledak di pesawat dengan rute Jeddah–Soekarno Hatta. Setelah dipastikan aman, pesawat itu kembali melanjutkan penerbangan ke Jakarta pada Rabu (18/6) pukul 08.30 WIB.
Hilman menyebut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus berkoordinasi dengan pihak Saudia Airlines untuk memastikan kelancaran jadwal pemulangan jamaah haji Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengamanan pesawat di Bandara Kualanamu menjadi tanggung jawab otoritas bandara dan kepolisian.
"Pengamanan dilakukan oleh otoritas terkait di Bandara Kualanamu, baik dari kepolisian, maskapai, hingga pihak bandara," tegas Hilman.
Menurutnya, pemeriksaan kondisi jamaah dan barang bawaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Selama proses pengecekan, jamaah haji kloter 12 Embarkasi Jakarta–Bekasi (JKS 12) diistirahatkan di hotel setempat.
Para jamaah, termasuk asal Kota Depok, juga mendapatkan konsumsi. Kemenag tetap menjaga koordinasi dengan maskapai agar jadwal pemulangan kelompok selanjutnya tidak terganggu.
Hilman mengimbau agar jamaah tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus ini pada pihak berwenang. Ia berharap para jamaah bisa kembali ke rumah dengan selamat dan penuh kebahagiaan.
Percepat Persiapan Haji 2026
Di waktu bersamaan, Badan Penyelenggara Haji (BPH) mengaku siap menggantikan Kemenag sebagai otoritas utama penyelenggaraan haji. Pimpinan BPH bertemu dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, untuk membahas evaluasi pelaksanaan haji 2025 dan mulai menyiapkan haji 2026 sejak dini.
Ketua BPH, Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Saudi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji.
"Kami sepakat untuk menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal," kata Irfan di Jakarta, Rabu (18/6).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara kedua negara dalam pelaksanaan haji 2025. Sementara itu, Wakil Ketua BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pihaknya sudah siap mengambil alih penyelenggaraan haji pada 2026.
Menurut Dahnil, persiapan untuk haji 2026 sudah dimulai sejak para jamaah kembali ke Tanah Air, mengingat kalender Hijriyah selalu maju setiap tahunnya.
"Begitu seluruh jamaah tiba pertengahan Juli, maka otomatis kami masuk masa persiapan haji 2026," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa meski secara formal masih menunggu revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, proses transisi teknis sudah berjalan, bahkan sampai ke daerah.
“Praktis tinggal switching saja,” tambahnya.
Dahnil menyebut ASN yang sebelumnya mengurusi haji di Kemenag kini sudah berada di bawah BPH. Ia pun menegaskan akan melakukan perbaikan pada tiga aspek utama: transparansi, integritas, dan akuntabilitas.
Dengan reformasi di tiga bidang itu, ia yakin pelaksanaan haji akan menjadi lebih baik dan terbebas dari praktik rente serta mafia. Haji pun akan lebih efisien dan profesional.
Editor : Moch Vikry Romadhoni