Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa stimulus ini bertujuan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas keuangan nasional.
Paket stimulus terdiri dari lima komponen, yaitu potongan biaya transportasi, diskon tarif jalan tol, penambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Untuk program bansos tambahan, pemerintah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Bantuan ini menyasar 18,3 juta penerima yang tergabung dalam program kartu sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kilogram beras secara gratis selama dua bulan. Total anggaran untuk bansos ini mencapai Rp 11,93 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar seluruh bansos diberikan secara tepat sasaran.
Oleh karena itu, data yang digunakan kini akan sepenuhnya merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul mengakui bahwa selama ini terdapat beberapa program bantuan yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan dari Dewan Energi Nasional (DEN), sekitar 45 persen dari program keluarga harapan dan kartu sembako tidak sesuai sasaran penerima.
Presiden pun segera menindaklanjuti hal ini dengan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga melakukan konsolidasi data yang dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah lebih dari tiga bulan uji verifikasi, akhirnya Indonesia memiliki data terpadu yang diresmikan sebagai DTSEN.
Data DTSEN ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan wajib dijadikan rujukan dalam penyaluran bantuan pemerintah di seluruh tingkatan, baik pusat maupun daerah.
Kementerian Sosial juga telah menggunakan DTSEN dalam penyaluran bansos untuk triwulan kedua 2025. Proses penyaluran juga melibatkan verifikasi lapangan guna menghindari kesalahan data, seperti penerima yang tidak berhak (inclusion errors) maupun warga yang layak tetapi belum menerima (exclusion errors).
Dari hasil verifikasi, ditemukan lebih dari 1,8 juta penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan.
Di sisi lain, ada juga yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum terdata. DTSEN akan terus diperbarui secara rutin setiap tiga bulan agar data tetap akurat dan mutakhir.
Editor : Moch Vikry Romadhoni