Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya menerima dua tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Pertama, terkait penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat, yang telah disepakati berada di bawah Kementerian Sosial. Struktur kelembagaan pun sudah dalam tahap finalisasi kebijakan.
Kedua, dalam hal penyediaan guru, KemenPANRB dan Kemendikdasmen telah menyusun sejumlah skema alternatif. "Skema-skema ini nantinya akan kami sampaikan kepada Presiden. Diharapkan skema tersebut dapat mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat," ujar Rini usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5).
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah merancang beberapa skema pengadaan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat.
"Ada skema redistribusi, ada juga seleksi khusus, tapi semuanya masih menunggu persetujuan Presiden," ungkapnya.
Ia memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan untuk mengisi 65 titik lokasi Sekolah Rakyat. Guru-guru yang akan ditempatkan dipastikan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan Kementerian Sosial, seperti memiliki sertifikat pendidik dan berstatus ASN.
Meski guru ASN akan ditempatkan di Sekolah Rakyat, kebijakan ini tidak akan mengganggu keberadaan guru di sekolah reguler. Pihaknya berkomitmen agar tidak menimbulkan kekurangan tenaga pengajar di sekolah asal.
mo Dwi Putranto mengungkapkan kesiapan sistem seleksi guru dan tenaga kependidikan. Prosesnya akan menggunakan sistem serupa dengan rekrutmen PPPK yang sudah berjalan.
“Kami punya 35 titik lokasi seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika semua sudah ditetapkan, seleksi bisa rampung maksimal dalam enam hari,” jelasnya.
Seleksi calon siswa Sekolah Rakyat pun terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 9 ribu anak telah tercatat sebagai calon peserta didik di sekolah berkonsep boarding school tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan diperkirakan mencapai 1.600 hingga 2.000 orang untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat. Angka ini masih tentatif, menunggu hasil simulasi lebih lanjut.
“Dari 53 titik yang ada sekarang saja, kebutuhan guru sudah mendekati 1.000 orang, belum termasuk kepala sekolah,” katanya. Seleksi untuk guru dan tenaga kependidikan akan segera dimulai, dan ditargetkan selesai pada Juni 2025.
Berbeda dengan guru, proses seleksi kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat sudah hampir selesai. Dari lebih dari 500 pendaftar, sekitar 150 calon kepala sekolah telah dinyatakan layak. Mereka akan menjalani tahapan akhir seleksi sebelum penempatan.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai strategi baru pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Editor : Moch Vikry Romadhoni