Bangil Hiburan Incip-Incip Internasional Kepribadian Madinah Van Java Mlaku-Mlaku Nasional Olahraga Pandaan

Menteri HAM Dukung Program Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer Selama Tak Langgar HAM

Moch Vikry Romadhoni • Rabu, 7 Mei 2025 | 03:20 WIB

 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025).
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

Radar Pasuruan - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendidik anak-anak bermasalah dengan pendekatan pendidikan karakter di barak militer.

Pigai menilai, pendekatan semacam ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM selama tidak mengandung kekerasan fisik atau bentuk hukuman badan.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang ingin mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan bahwa hukuman fisik seperti mencubit telinga atau memukul tangan termasuk dalam kategori corporal punishment yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan tidak lagi sesuai dengan pendekatan pendidikan masa kini.

Pigai menambahkan, selama metode tersebut bertujuan membentuk disiplin, mental, karakter, dan rasa tanggung jawab tanpa adanya kekerasan fisik, maka pendekatan itu sah dan layak untuk diadopsi.

"Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM. Dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Itu sikap kami," tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar apabila program ini terbukti membawa dampak positif, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebaiknya segera mengatur kebijakan agar bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujarnya.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

"Kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM. Tidak bertentangan dengan HAM, namun tetap meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab," katanya.

Lebih jauh, Pigai menyampaikan bahwa pembentukan karakter sejak usia dini sangat penting untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis. Maka, pembentukan SDM yang kompeten dan berkarakter harus segera dimulai dari sekarang," pungkasnya.

Editor : Moch Vikry Romadhoni
#Pembinaan #nakal #militer #brakan #Menteri HAM #siswa