Radar Pasuruan - Kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang menuai kritik keras. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar program yang baru diresmikan pada 13 Januari 2025 ini segera dievaluasi secara menyeluruh.
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program dengan tujuan mulia ini dapat benar-benar mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.
Aris juga mendesak pemerintah untuk bersikap transparan mengenai kesiapan anggaran, dapur, pelaksana, prosedur operasional, hingga koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk memperkuat manajemen risiko.
Menurut Aris, sebelum maraknya kasus di Cianjur, KPAI sudah pernah melaporkan temuan terkait pelanggaran standar penyajian dan gizi oleh beberapa SPPG kepada BGN.
Ia menyebutkan adanya penggunaan bahan plastik untuk penyajian hingga menu makanan yang tidak sesuai standar gizi.
KPAI dijadwalkan akan berkoordinasi kembali dengan BGN minggu depan, meskipun respon atas aduan sebelumnya belum dirinci.
Senada, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, juga meminta evaluasi terhadap SOP program MBG, terutama pascakejadian keracunan massal di Cianjur.
Ia meyakini ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik, mengingat banyaknya siswa yang menjadi korban.
Iman menekankan bahwa mekanisme pengawasan makanan siap saji, sebagaimana diatur dalam regulasi BGN dan Surat Edaran Kemenkes, harus dijalankan dengan serius.
Ia mencontohkan kasus di Batang, Jawa Tengah, di mana guru sigap mendeteksi makanan yang bermasalah sehingga mencegah keracunan lebih luas.
Oleh sebab itu, Iman menegaskan pentingnya sosialisasi SOP hingga ke tingkat paling bawah dan memperketat pengawasan terhadap rantai pelaksanaan MBG.
Ia mendesak agar diberikan sanksi berat bagi pihak yang lalai, mengingat risiko keracunan makanan bukan hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga membahayakan nyawa siswa.
Iman juga mengingatkan bahwa kasus yang terungkap saat ini baru mencakup sembilan kabupaten, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum terdeteksi.
Ia mendukung pendekatan zero tolerance dan zero insiden agar program MBG berjalan dengan standar keamanan maksimal.
Editor : Moch Vikry Romadhoni