Radar Pasuruan - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebagai indikasi bahwa sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.
Mengacu pada data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat 1.967 CPNS 2024 memilih untuk tidak melanjutkan proses pengangkatan karena sejumlah alasan, seperti rendahnya gaji dan lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggal.
"Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan dilansir dari Jawa Pos pada Jumat (25/4).
Menurut Puan, lemahnya perencanaan dalam proses seleksi turut memicu ketidaksesuaian antara preferensi peserta dengan posisi yang tersedia.
Ia mengingatkan bahwa jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka negara berisiko kehilangan talenta-talenta unggul yang dibutuhkan dalam pelayanan publik.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," ujar Puan.
Oleh karena itu, Puan mendorong Kementerian PANRB dan BKN agar melakukan reformasi dalam proses seleksi ASN.
Reformasi tersebut harus mencakup aspek transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berdasarkan minat dan kemampuan, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang proporsional.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, khususnya dalam menyusun kebijakan untuk formasi ASN yang ditempatkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni