Radar Pasuruan - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menanggapi serius insiden kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang juga dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Dalam pernyataannya, Kemhan mengecam keras tindakan yang dinilai sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan, karena menyasar masyarakat sipil dan dilakukan dengan kekejaman yang ekstrem.
Kepala Biro Informasi Pertahanan di Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai serangan brutal tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh korban yang tewas adalah warga sipil, bukan prajurit TNI sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak OPM.
“Ada 11 penambang ilegal yang memang menjadi korban dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dibunuh dengan sadis. Itu tentunya juga perbuatan yang memang tidak bisa ditolerir karena sudah melanggar kemanusiaan,” ujar Brigjen Frega saat memberikan keterangan pada Kamis (10/4) dilansir dari Jawa Pos.
Frega menambahkan bahwa TNI turut dilibatkan dalam penanganan insiden tersebut, tetapi peran mereka adalah mendukung atau memback-up Polri dalam proses penyelidikan dan evakuasi korban.
Hal ini, menurutnya, sekaligus memperjelas bahwa korban dari tragedi tersebut bukan anggota militer, melainkan warga sipil biasa yang sedang bekerja di lokasi penambangan.
“Makanya dalam proses evakuasi itu memang saat ini mengedepankan kepolisian untuk membuktikan bahwa yang dijadikan korban oleh OPM itu benar-benar adalah warga sipil,” jelasnya lebih lanjut.
Jenderal bintang satu itu juga menanggapi narasi yang disebarkan oleh OPM melalui juru bicara mereka, Sebby Sambom, yang menyebut para korban sebagai agen intelijen TNI.
Ia menilai bahwa klaim tersebut hanyalah bentuk propaganda yang bertujuan mendiskreditkan TNI dan pemerintah Indonesia di mata publik, baik nasional maupun internasional.
Menurutnya, pembantaian terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kemanusiaan.
Ia menilai tindakan OPM tersebut sebagai kejahatan berat yang tak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperikemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi, propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Frega, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kodim Jakarta Utara, berharap bahwa masyarakat tidak termakan oleh narasi sesat yang disebarluaskan oleh kelompok separatis.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan ketertiban di wilayah tersebut.
Editor : Moch Vikry Romadhoni