Radar Pasuruan - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menetapkan kenaikan tarif impor menjadi 32 persen terhadap Indonesia. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 9 April 2025.
Politisi Partai Golkar, Henry Indraguna, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu bertindak cepat untuk merespons kebijakan tersebut.
Ia menilai, langkah-langkah yang saat ini disiapkan pemerintah belum cukup untuk melindungi buruh dan pelaku UMKM, terutama karena masih berada pada tahap perencanaan.
"Efek paling terasa adalah lonjakan harga barang dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan data Apindo, sudah ada 40 ribu pekerja yang terkena PHK hingga Februari 2025. Industri tekstil, alas kaki, dan elektronik yang bergantung pada ekspor ke AS sangat terdampak," ujar Henry pada Selasa (8/4) dilansir dari Jawa Pos.
Henry juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang makin mengkhawatirkan. Terlebih, kurs dolar AS terhadap rupiah telah menembus angka Rp 17.066 pada pagi hari ini.
"Mereka yang hidup dari upah harian atau usaha mikro menjadi pihak paling terdampak. Pengeluaran membengkak, namun pendapatan tidak bertambah," jelasnya.
Data ekonomi mendukung kekhawatiran tersebut.
Ekspor Indonesia ke AS—yang menyumbang 10,5 persen dari total ekspor non-migas—diperkirakan bisa turun hingga 20 persen.
Penurunan ini bisa memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 0,4 persen.
UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri ekspor juga mulai kehilangan pesanan, yang memperburuk tekanan ekonomi di tingkat masyarakat.
"Pedagang kecil dan pengrajin yang selama ini menopang ekonomi lokal kini mengalami penurunan omzet drastis," lanjut Henry.
Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah langkah antisipatif dari pemerintah sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Trump yang menimbulkan sentimen global negatif.
Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menyebutkan bahwa upaya diplomasi ke Washington, diversifikasi pasar ekspor ke Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN, serta komitmen Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah patut diapresiasi.
Ia juga menyebutkan bahwa program hilirisasi dan rencana pengaktifan kembali 80 ribu koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.
Editor : Moch Vikry Romadhoni