Radar Pasuruan - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.
Setiap SPPG tersebut memperoleh dana antara Rp 8 hingga 10 miliar per tahun.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk mendanai seluruh SPPG tersebut mencapai sekitar Rp 8-10 triliun per tahun.
"Satuan pelayanan tiap tahun akan menerima uang Rp 8-10 miliar. Sebanyak 85 persen dari dana itu digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95 persen bahan baku tersebut berasal dari produk pertanian," jelas Dadan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (8/4) dilansir dari Jawa Pos.
Dadan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menjangkau 3 juta anak sebagai penerima manfaat di 38 provinsi.
Menurutnya, proses distribusi dilakukan secara bertahap sejak Januari 2025, dimulai dengan 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, dan pada Februari mencakup 2,2 juta penerima di 38 provinsi.
"Untuk bulan Maret hingga menjelang Lebaran kemarin, sudah tercapai 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dengan total 3 juta penerima manfaat," ujar Dadan.
Dadan menekankan bahwa program MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, kata Dadan, terus menekankan pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan SDM Indonesia menjelang masa Indonesia Emas 2045.
"Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ini adalah langkah strategis bangsa Indonesia dan merupakan bentuk investasi SDM terhadap masa depan Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, atau 3 juta jiwa per tahun, dan diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa pada 2045," terang Dadan.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia.
Hal ini disebabkan sebagian besar anak-anak tersebut lahir dari keluarga rentan miskin.
Mayoritas masyarakat Indonesia pun hanya menempuh pendidikan rata-rata selama sembilan tahun.
"Jadi alasan kenapa Bapak Presiden sangat gelisah adalah karena anak-anak Indonesia lahir dengan latar belakang pendidikan rata-rata sembilan tahun, dan penghasilan keluarga yang rata-rata di bawah Rp 1 juta. Oleh sebab itu, program ini menjadi investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap masa depan SDM-nya," pungkas Dadan.
Editor : Moch Vikry Romadhoni