Radar Pasuruan - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menerapkan kebijakan kenaikan tarif impor timbal balik atau Reciprocal Tariffs. Indonesia turut terkena dampaknya dengan nilai tarif sebesar 32 persen.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai perlu adanya upaya koordinatif dalam rangka mitigasi risiko terhadap potensi instabilitas keuangan yang bisa terjadi dalam jangka pendek.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah pelemahan di pasar modal maupun valuta asing.
“Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” ujar Adies pada Minggu (6/4).
Lebih lanjut, Adies menyampaikan dukungannya terhadap respon cepat serta langkah strategis dari pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat.
Ia menekankan pentingnya menjaga daya saing nasional, memperkuat kepercayaan pelaku pasar, serta mendorong kualitas iklim investasi guna mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya, tepat kiranya, Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antar negara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” jelasnya.
Selain itu, Adies menegaskan pentingnya tetap menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat.
Ia menilai bahwa diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan serta memperkuat iklim investasi yang berkualitas.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk melakukan reformasi struktural serta kebijakan deregulasi, yakni menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat, khususnya berkaitan dengan hambatan non-tarif (Non-Tariff Barrier).
“Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni