Radar Pasuruan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas).
Pernyataan ini ia sampaikan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (14/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkap bahwa banyak mafia terlibat dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertamax.
Ia menilai bahwa diperlukan keberanian besar untuk menghadapi pihak-pihak yang merusak kualitas BBM dan meminta dukungan dari para santri serta kiai di Tebuireng.
"Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Melawan pemain-pemain besar dan oknum-oknum ini memang butuh nyali," ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya agar subsidi BBM bisa benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, dana subsidi negara harus dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan.
"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib memastikan dan mengawalnya agar benar-benar sampai ke masyarakat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Ia mengakui bahwa meski menghadapi banyak tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menertibkan distribusi LPG.
"LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang diberikan pemerintah mencapai Rp36.000 per tabung. Tapi kenyataannya, harga di masyarakat bisa mencapai Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000," ungkapnya.
Mengetahui hal tersebut, Bahlil merasa prihatin dan bertekad untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG agar lebih berkeadilan. Meski ada pihak yang tidak senang dengan upaya ini, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini," katanya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp420 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik.
Secara rinci, pemerintah mengalokasikan Rp87 triliun per tahun untuk subsidi LPG, Rp150 triliun untuk BBM seperti solar dan bensin, serta Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai Menteri ESDM adalah memastikan dana subsidi ini benar-benar diterima oleh rakyat yang berhak.
"Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena rakyat yang berhak harus menerima subsidi ini," tutupnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni