Radar Bromo - Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan korupsi, posisi sekretaris jenderal (sekjen) di PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kekosongan.
Hingga saat ini, partai berlambang banteng moncong putih itu belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) sekjen atau pengganti Hasto.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa pengisian jabatan Plt sekjen merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Karena sebelumnya sekjen dipilih dalam Kongres, jika ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif Ketum,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3) dilansir dari Jawa Pos.
Puan menjelaskan bahwa perubahan struktur DPP PDIP biasanya dilakukan saat Kongres. Namun, jika terdapat kondisi luar biasa (extra ordinary case), internal partai akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut.
“Jadi, mengapa belum ada keputusan, apakah akan ada pergantian atau tidak, semuanya bergantung pada pertimbangan internal yang akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan,” jelasnya.
Terkait jadwal Kongres PDIP, Puan belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. Menurutnya, internal PDIP baru akan membahasnya setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Sampai saat ini, DPP partai belum memutuskan kapan Kongres akan digelar dan di bulan apa. Sebelumnya memang sempat disebutkan akan dilaksanakan pada bulan April, tetapi saat ini kita masih dalam masa Ramadan,” ujar Puan.
“Kami ingin menyelesaikan dulu ibadah puasa dan merayakan Lebaran. Setelah itu, DPP partai bersama ketua umum akan mengadakan rapat untuk menentukan jadwal Kongres mendatang,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni