Radar Pasuruan - Permintaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi mitra atau pengemudi ojek online (ojol) kembali muncul menjelang bulan Ramadhan. Persoalan ini menjadi isu tahunan yang terus diperbincangkan.
Pemerintah diminta untuk berperan aktif dalam mencari solusi yang adil sebagai fasilitator.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa untuk mengatasi polemik ini, semua pihak terkait harus duduk bersama.
Diskusi harus melibatkan pengemudi, aplikator, pemerintah, serta penumpang guna menemukan solusi terbaik.
"Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan jalan tengah yang adil bagi semua pihak," ujar Wijayanto dilansir dari Jawa Pos.
Ia menambahkan bahwa pesatnya pertumbuhan industri transportasi online disebabkan oleh fleksibilitas yang dimilikinya.
Jika model bisnis ini dipaksa mengikuti sistem konvensional, ada risiko perlambatan pertumbuhan hingga kemunduran industri.
Menurutnya, solusi yang diambil harus menguntungkan semua pihak tanpa mengganggu keberlanjutan sektor ini.
Jika industri transportasi online terganggu, dampak terbesarnya akan dirasakan oleh para mitra aplikator serta masyarakat yang bergantung pada layanan ini untuk mobilitas sehari-hari.
Selain itu, Wijayanto menyoroti bahwa regulasi sering kali tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan inovasi model bisnis baru, termasuk ekonomi gig.
"Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain," ujarnya. Oleh karena itu, regulasi harus dibuat dengan pendekatan yang responsif dan antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tuntutan yang muncul.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan terkait industri digital harus ditangani dengan cermat, mengingat pasar platform online masih dinamis dan terus berkembang. Saat ini, mayoritas pengemudi lebih menghargai fleksibilitas kerja yang mereka miliki. J
ika sistem kerja mereka diubah menyerupai pekerja konvensional, ada kemungkinan mereka kehilangan fleksibilitas tersebut, yang justru menjadi daya tarik utama sektor ini. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus berkelanjutan, sehingga kesejahteraan pengemudi tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan industri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara), Agung Yudha, menyatakan bahwa ia memahami semangat gotong royong dalam mendukung mitra ojol menyambut lebaran. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mitra platform digital.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak seimbang dapat berdampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi industri yang masih berkembang dan memiliki ekosistem bisnis yang berbeda dari sektor konvensional. Menurutnya, pelaku industri on-demand masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan bisnis mereka secara berkelanjutan.
"Sebagai informasi, selama ini pelaku industri on-demand di Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif," kata Agung dalam keterangannya, Sabtu (1/3).
Ia menyebutkan beberapa program yang telah dijalankan, seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan bagi anak mitra, serta pemberian paket bahan pokok dan perawatan kendaraan dengan harga khusus. Program-program ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mitra secara jangka panjang.
Jika kebijakan baru mengenai Bantuan Hari Raya (BHR) diterapkan, industri mungkin harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis. Hal ini bisa berdampak pada pengurangan program kesejahteraan yang selama ini telah diberikan kepada mitra.
Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa sektor platform digital telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi. Model kerja fleksibel ini bahkan berkontribusi sebesar 2 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022, berdasarkan data dari ITB tahun 2023.
"Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dipastikan tidak menghambat pertumbuhan industri atau mengurangi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra," pungkas Agung.
Editor : Moch Vikry Romadhoni