Radar Pasuruan - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan praktik korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga dan anak perusahaan Pertamina lainnya.
Ia menilai skandal ini mengindikasikan lemahnya sistem manajemen PT Pertamina, yang memungkinkan oknum swasta memanfaatkan celah regulasi dan kurangnya pengawasan.
"Saya melihat bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri memiliki tujuan yang baik. Namun, aturan ini kurang efektif jika tidak didukung dengan pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam memastikan tata kelola sektor energi berjalan sesuai aturan," ujar Meitri kepada wartawan, Jumat (28/2) dilansir dari Jawa Pos.
Menurutnya, lemahnya pengawasan membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup dan merusak sistem bisnis Pertamina, yang pada akhirnya merugikan negara.
Lebih lanjut, Meitri menambahkan bahwa kurangnya pengawasan turut berkontribusi terhadap moral hazard di kalangan sejumlah petinggi perseroan.
Lingkungan yang tidak memiliki mekanisme kontrol optimal memungkinkan terjadinya manipulasi data, pengaturan tender, serta pengaruh pihak luar terhadap kebijakan perusahaan.
"Sistem pengawasan perlu diperkuat, dan setiap pengambilan keputusan penting harus berlandaskan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, penerapan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran harus diberlakukan agar menimbulkan efek jera," tegasnya.
Meitri juga mengingatkan bahwa Pertamina perlu lebih selektif dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta.
Ia mendorong evaluasi ulang terhadap sejumlah kontrak yang telah disepakati guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
"Ke depan, Pertamina harus lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis. Langkah ini bukan untuk mempersulit, tetapi demi memastikan bahwa kerja sama dilakukan dengan perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik," jelasnya.
Meitri menekankan bahwa skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk mereformasi tata kelola bisnisnya.
Reformasi ini penting agar pengelolaan sumber daya energi nasional lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan amanat konstitusi.
"Reformasi ini bukan hanya soal perbaikan internal, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan energi nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, baik melalui harga energi yang lebih terjangkau maupun peningkatan layanan," lanjutnya.
Selain itu, Meitri memuji pemerintahan Prabowo Subianto yang berhasil mengungkap skandal korupsi yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 200 triliun. Ia menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang adil dan profesional.
"Kasus ini terjadi dalam rentang 2018-2023 dan baru terungkap saat ini. Fakta bahwa kasus ini dibongkar di era pemerintahan Prabowo menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berani melawan korupsi," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni