Radar Pasuruan - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, jika pemangkasan anggaran justru mengorbankan fungsi negara, maka pemerintah telah gagal dalam menata kepentingan publik.
"Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik," kata Ganjar melalui akun Instagramnya, Selasa (25/2) dilansir dari Jawa Pos.
Ganjar menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya bertujuan untuk melindungi rakyat kecil, bukan justru memberikan keistimewaan bagi kalangan elite.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang lebih menguntungkan elite akan membuat rakyat tetap dalam kondisi lemah dan patuh.
"Kita semua perlu mengingatkan bahwa jika pemotongan anggaran lebih banyak menekan rakyat kecil sementara melindungi elite, itu bukan kebijakan ekonomi. Itu adalah cara lain untuk mempertahankan rakyat agar tetap lemah dan patuh," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang sedang dilakukan tidak akan mengganggu operasional sehari-hari.
Ia mengklaim bahwa anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak partai-partai dalam koalisinya untuk mendukung langkah penghematan anggaran ini.
“Saya ingin melakukan efisiensi, tetapi dengan memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu operasional sehari-hari,” ujar Prabowo.
Terkait isu yang beredar mengenai pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Prabowo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Narasi tentang pemotongan gaji ASN itu hoaks,” tegasnya.
Baca Juga: Kolusi di Pasar Modal? Mekeng Minta OJK Tindak Tegas Pegawai yang Bermain Curang
Ia menjelaskan bahwa penghematan yang dilakukan pemerintah lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD).
"Setelah ini tidak ada lagi kunjungan kerja, seminar, FGD. Apa yang mau didiskusikan lagi? Rakyat butuh solusi nyata, mereka butuh pupuk, bibit, dan sekolah yang lebih baik. Tidak perlu lagi seminar yang berulang-ulang," ucapnya.
Prabowo juga menyebut bahwa efisiensi yang telah dilakukan sejauh ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 300 triliun.
Namun, ia menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak menyentuh program-program utama, terutama di bidang pendidikan.
"Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun, tapi program-program yang sudah berjalan tidak akan terganggu, terutama pendidikan," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni