Bangil Hiburan Incip-Incip Internasional Kepribadian Madinah Van Java Mlaku-Mlaku Nasional Olahraga Pandaan

Dukung Kepentingan Rakyat, Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM di Semua SPBU

Moch Vikry Romadhoni • Sabtu, 15 Februari 2025 | 02:45 WIB

 

Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh.
Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh.

Radar Pasuruan - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menghapus sistem barcode dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina di seluruh Aceh.

Keputusan ini diumumkan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2).

“Mulai hari ini, semua SPBU di Aceh tidak lagi menggunakan sistem barcode. Siapa pun yang ingin mengisi BBM, silakan, tidak ada masalah lagi,” tegas Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2) dilansir dari Jawa Pos.

Mualem menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan barcode ini dilakukan karena sistem tersebut selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Bahkan, ia mengungkapkan adanya kejadian di mana masyarakat sampai memiliki niat untuk membakar SPBU akibat kebijakan ini.

Menurutnya, sistem barcode yang digunakan untuk pembelian solar dan pertalite di Aceh tidak memberikan manfaat yang berarti.

“Saya pikir-pikir dan saya lihat di lapangan, tidak ada maknanya sama sekali. Program barcode dengan stiker ini tidak memiliki arti yang jelas,” ujar mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

“Oleh karena itu, saya ambil keputusan hari ini untuk menghapus semua barcode di SPBU di Aceh,” lanjutnya.

Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar alias Ceulangiek.

Rusyidi menilai langkah Mualem dalam menghapus sistem barcode BBM di Aceh merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kami sangat mendukung keputusan Mualem menghapus barcode di SPBU, karena kebijakan ini memang tidak menguntungkan rakyat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRA tersebut.

Menurutnya, penggunaan barcode tidak memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah, justru malah menyulitkan masyarakat saat ingin membeli BBM.

Selain itu, ia menyoroti bahwa kebijakan ini hanya diterapkan di Aceh, sementara di daerah lain tidak ada aturan serupa.

“Keputusan Mualem sangat tepat. Semoga bisa segera terealisasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebut bahwa program pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Aceh bahkan disebut sebagai daerah pertama yang menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Editor : Moch Vikry Romadhoni
#gubernur #bbm #hapus #barcode #aceh