Radar Pasuruan - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara terkait kabar viral mengenai 18.000 pegawai balai Kementerian PU se-Indonesia yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.
Dody mengaku belum mengetahui secara pasti isu yang beredar di media sosial. Namun, ia menduga bahwa pegawai yang dirumahkan kemungkinan karena kontrak kerja mereka telah habis.
"Masa dirumahkan? Mungkin karena kontraknya habis dan belum ada kontrak berikutnya," ujar Dody kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa keterlambatan kontrak baru disebabkan oleh proses politik anggaran yang masih berlangsung. Hal ini membuat belanja pegawai di kementeriannya harus ditinjau ulang.
"Kami belum bisa melanjutkan kontrak baru karena anggarannya masih dalam tahap evaluasi. Masih ada proses politik anggaran yang harus diselesaikan," tambahnya.
Menteri PU berharap agar proses politik anggaran ini bisa segera diselesaikan sehingga pembayaran belanja pegawai dapat segera dilakukan.
"Begitu proses ini selesai, kami akan berkoordinasi lagi dengan Menteri Keuangan. Harapannya, dalam waktu secepat-cepatnya, ini bisa segera dibuka dan tutup buku," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa sebanyak 18.000 pegawai balai di Kementerian PU dirumahkan seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. Unggahan di platform X menunjukkan foto para pegawai yang saling berpelukan sebagai tanda perpisahan.
"Mulai pamitan karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Editor : Moch Vikry Romadhoni