Radar Pasuruan - Polemik penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 terus memanas.
Penolakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kenaikan PPN tersebut menuai kritik tajam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, I Putu Yoga Saputra, menuding sikap PDIP sebagai tindakan kontradiktif.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan PPN lahir dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dibahas oleh panitia kerja (Panja) DPR periode 2019-2024, di mana ketua panjanya adalah anggota fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
“PDIP dulu menjadi pengusul dan terlibat langsung dalam Panja UU HPP. Sekarang mereka menolak? Ini namanya pahlawan kesiangan,” ujar Yoga dalam keterangannya, Senin (23/12) dilansir dari Jawa Pos.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen bukanlah inisiatif fraksi PDIP.
Menurutnya, usulan tersebut berasal dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode sebelumnya.
“PDIP bukan inisiatornya. Pemerintah yang mengusulkan melalui Kementerian Keuangan,” tegas Deddy, Minggu (22/12).
Deddy juga menambahkan bahwa ketika UU HPP disahkan, asumsi yang digunakan adalah kondisi ekonomi nasional dan global dalam keadaan stabil.
Namun, berbagai situasi yang berkembang belakangan, seperti daya beli masyarakat yang menurun, badai PHK, dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS, membuat PDIP meminta kajian ulang atas penerapan kebijakan tersebut.
“Kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda, sehingga perlu dikaji ulang demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.
PSI menilai sikap PDIP sebagai bentuk inkonsistensi politik. Yoga menegaskan bahwa penerapan PPN 12 persen sudah menjadi amanat UU yang jika tidak dijalankan, justru melanggar hukum.
“Kenaikan PPN ini bermanfaat dalam jangka panjang, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali ke rakyat melalui program kesejahteraan sosial,” ucap Yoga.
Ia juga menyoroti dominasi PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR pada periode pembahasan UU HPP.
“Sebagai fraksi terbesar, PDIP punya kendali besar dalam pembahasan. Tidak ada catatan mereka menolak saat itu,” pungkasnya.
Polemik ini menambah sorotan publik terhadap kebijakan perpajakan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai manfaat kenaikan PPN, sekaligus mempertimbangkan masukan berbagai pihak untuk menjaga daya beli masyarakat.
Editor : Moch Vikry Romadhoni