Radar Pasuruan - Koalisi Masyarakat Sipil dorong transisi energi inklusif dan adil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat, menyampaikan delapan langkah strategis transisi energi yang inklusif dan adil.
Hal ini diusulkan pada FGD yang melibatkan PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
"Penyerahan quick wins ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan transisi energi sesuai visi Asta-Cita," ujar Indra Sari Wardani, Plt Direktur Program Koaksi Indonesia.
Presiden Prabowo juga telah mengumumkan rencana penghentian PLTU dalam 15 tahun dan penambahan 75 GW energi terbarukan hingga 2040 di G20 Brasil.
Usulan Koalisi untuk transisi energi
Koalisi mengusulkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi, evaluasi Kebijakan Energi Nasional, dan RUU EBET yang memprioritaskan tenaga surya, angin, dan panas bumi.
Hal ini mengingat potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.716 GW, namun baru dimanfaatkan 0,37 persen.
"Pembangunan energi terbarukan lebih efektif menekan emisi dan minim risiko dibandingkan nuklir atau hilirisasi batu bara," ujar Grita Anindarini, Senior Strategist ICEL.
Pemerintah juga diusulkan membuat peta jalan penghentian PLTU yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Mekanisme pendanaan dan kebijakan energi
Untuk mendukung rencana ini, pemerintah perlu memberikan insentif, mendesentralisasi energi, dan menerapkan aspek ESG dalam izin investasi.
Koalisi juga meminta transparansi kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) dan revisi kebijakan biofuel untuk mempertimbangkan daya dukung lahan serta hak masyarakat adat.
Mengenai rencana co-firing biomassa di PLTU, Koalisi mengingatkan dampaknya pada emisi dan deforestasi.
Pemerintah diminta mengevaluasi strategi ini demi mendukung target nol emisi pada 2060 atau lebih cepat.
Baca Juga: DPR Minta Proyek Tol Probowangi Harus Dukung Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
PLN dan langkah menuju energi terbarukan
Executive Vice President Transisi Energi PT PLN, Kamia Handayani, mengatakan PLN sedang menyusun RUPTL 2025-2034 yang mendukung target NDC 2030 dan Net Zero Emission 2060.
"PLN menargetkan kapasitas energi terbarukan mencapai lebih dari 21 GW hingga 2030," katanya.
Koordinator Rencana dan Laporan Direktorat Jenderal EBTKE, Widya Adi Nugroho, menambahkan, kontribusi energi terbarukan telah mencapai 13,9 persen pada semester I 2024.
Sementara itu, Direktur Program Yayasan Bicara Data Indonesia, Heri Susanto, menegaskan pentingnya transisi energi berkeadilan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan investasi serta lapangan kerja.
Editor : Moch Vikry Romadhoni