Bangil Hiburan Incip-Incip Internasional Kepribadian Madinah Van Java Mlaku-Mlaku Nasional Olahraga Pandaan

Jokowi dan Keluarga Dipecat dari PDIP, Ini Penjelasan DPP

Moch Vikry Romadhoni • Selasa, 17 Desember 2024 | 16:25 WIB
ILUSTRASI AI: JOKOWI-MEGAWATI.
ILUSTRASI AI: JOKOWI-MEGAWATI.

Radar Pasuruan – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan diumumkan setelah selesainya Pilpres dan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, keputusan ini diambil berdasarkan nilai etik dan moralitas politik.

“Kami memiliki nilai etik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati selama menjabat,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (17/12).

Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, DPP PDIP juga memecat 24 kader lainnya. Deddy menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan langkah disiplin partai yang berlaku untuk semua kader.

“Proses ini tidak hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi juga berlaku untuk kader-kader lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa keputusan pemecatan ini dilakukan setelah semua kontestasi politik selesai untuk menghindari narasi negatif dan menegakkan aturan partai.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, dalam video yang beredar pada Senin (16/12), mengumumkan bahwa pemecatan tersebut merupakan perintah langsung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“DPP Partai mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Saudara Bobby Nasution, serta 24 anggota lainnya,” jelas Komaruddin.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Jokowi, SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby.

DPP PDIP juga melarang semua pihak yang dipecat untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

Editor : Moch Vikry Romadhoni
#megawati #gibran #jokowi #dpd #politik #hukum