Radar Pasuruan - Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi pembahasan hangat.
Tidak hanya didukung sejumlah aktor politik pro-pemerintah, Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan usulan tersebut dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12).
Prabowo menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi biaya politik yang dinilai terlalu tinggi.
"Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien. DPRD yang memilih gubernur atau bupati," ujarnya.
Ia juga menyinggung tingginya anggaran yang dihabiskan dalam pilkada langsung, yang disebutnya mencapai puluhan triliun rupiah.
Selain itu, Prabowo menyoroti dampak psikologis pilkada langsung. "Yang menang pun lesu, apalagi yang kalah," katanya, sambil mengajak semua pihak untuk berani mengevaluasi sistem politik yang ada.
Praktik Politik Uang
Namun, pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan tentang alasan pilkada langsung diterapkan, yakni untuk memastikan representasi yang sesuai aspirasi rakyat.
Ia juga menyoroti potensi praktik politik uang yang kerap terjadi saat kepala daerah dipilih DPRD, termasuk jual beli dukungan dari anggota DPRD.
"Meski biayanya mungkin lebih murah, sistem ini tidak otomatis menghilangkan politik berbiaya tinggi," jelas Titi. Ia menilai usulan ini hanya akan memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang tertutup.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan perlunya menyehatkan institusi politik, termasuk partai politik, sebagai langkah awal menciptakan sistem politik yang lebih baik.
Ia juga menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 diperkirakan mencapai 71 persen berdasarkan data sementara per 4 Desember.
Proses rekapitulasi suara di tujuh kabupaten/kota di Papua masih terkendala faktor keamanan. Hal ini menambah tantangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024.
Editor : Moch Vikry Romadhoni