Radar Bromo - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji guru pada tahun 2025.
Guru non-ASN yang telah lulus sertifikasi akan mendapatkan kenaikan sebesar Rp 2 juta, sementara guru ASN akan menerima tambahan satu kali gaji pokok.
Kenaikan ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan guru.
Dilansir dari Jawa Pos, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik kebijakan ini.
Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
"Guru harus terus belajar, membaca, mengikuti pelatihan, dan terbuka terhadap masukan untuk meningkatkan kompetensi mereka," ujar Lalu pada Kamis (28/11).
Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan guru dalam menghadapi tantangan era digital.
"Guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk pembelajaran," lanjutnya.
Lalu menekankan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika kompetensi guru meningkat, kualitas pendidikan di Indonesia juga akan ikut terangkat.
Data Bank Dunia 2020 menunjukkan, masih banyak guru yang perlu meningkatkan kompetensi mengajar dan keterampilan sosio-emosional mereka, yang penting untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
Ia juga meminta perhatian khusus bagi guru honorer yang belum lulus sertifikasi, mengingat kondisi mereka masih memprihatinkan.
"Gaji guru honorer sangat kecil, padahal banyak dari mereka telah lama mengabdi. Pemerintah perlu mendorong mereka untuk mengikuti sertifikasi agar kesejahteraan mereka meningkat," tegasnya.
Rencana pemerintah untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 806.486 guru diharapkan dapat terealisasi tahun depan.
Saat ini, sebanyak 64,4 persen dari total guru di Indonesia telah bersertifikat pendidik. Lalu berharap angka ini terus meningkat untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Editor : Moch Vikry Romadhoni