Radar Bromo - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah membentuk Desk Pilkada untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkada.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menilai Desk Pilkada ini sebagai langkah strategis yang krusial untuk menjaga iklim politik yang damai dan stabil menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Menurut Zulfikar, Desk Pilkada akan memainkan peran penting dalam mengantisipasi konflik serta menjaga stabilitas politik, khususnya di masa transisi pemerintahan yang baru.
"Pilkada serentak ini berlangsung di periode yang sensitif, tepat di awal pemerintahan yang baru. Diharapkan Desk Pilkada dapat menciptakan suasana aman dan kondusif yang mendukung stabilitas politik nasional," jelasnya.
Desk Pilkada ini didukung oleh kolaborasi antara 17 kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat sinergi antar lembaga ini sebagai langkah yang tepat untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur, adil, dan tanpa hambatan.
Dengan koordinasi ini, potensi konflik di wilayah rawan, khususnya di 21 provinsi, diharapkan bisa diminimalisir.
"Desk Pilkada adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengawal demokrasi yang damai dan menjaga legitimasi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru," tambahnya.
Selain menjaga kedamaian selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025.
Langkah ini diharapkan akan menguatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang bermartabat.
Zulfikar juga menekankan peran aktif masyarakat untuk mendukung suksesnya Pilkada yang damai, dengan menghindari konflik horizontal dan menjaga ketertiban. "Pemerintah telah melakukan langkah tepat dengan membentuk Desk Pilkada.
Kini giliran masyarakat untuk mendukung dengan menjaga ketenangan dan memastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil, sehingga kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar, anggota DPR dari Dapil Jatim III.
Dengan adanya Desk Pilkada, diharapkan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo bisa fokus pada pembangunan dan pencapaian target nasional ke depan.
Editor : Moch Vikry Romadhoni