Radar Bromo - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN.
Dilansir dari Jawa Pos, pada acara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Basuki Hadimuljono.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi pengabdian saya kepada bangsa dan negara," ucap Prabowo yang diikuti Basuki.
"Saya akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab," lanjutnya.
Usai pelantikan, Basuki dan Prabowo menandatangani berita acara pelantikan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik sikap Presiden Prabowo yang menegaskan keseriusannya melanjutkan proyek pembangunan IKN.
Prabowo juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun mendatang.
“Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional kami, yakni fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan. Dalam hal penganggaran, kami berharap otorita IKN yang menjadi mitra Komisi II DPR RI diberikan kewenangan tidak hanya dalam pengelolaan IKN, tetapi juga dalam pembangunan dan penataan infrastrukturnya,” ujar Rifqi kepada wartawan, Senin (28/10).
Ia juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat presiden kepada pimpinan DPR untuk menunjuk Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR, sebagai Kepala Otorita IKN.
“Ini kabar baik karena Pak Basuki, yang dikenal sebagai maestro infrastruktur Indonesia, diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN,” kata anggota legislatif dari Partai NasDem ini.
Selanjutnya, dalam konteks legislasi, Komisi II berharap agar Presiden Prabowo segera menerbitkan peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang IKN yang akan memulai proses resmi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
Rifqi dan para pimpinan Komisi II juga berencana melakukan tinjauan lapangan terkait persiapan dan perkembangan infrastruktur serta penataan kawasan dan pengembangan IKN, baik yang dibiayai melalui APBN maupun sumber non-APBN seperti investasi.
Editor : Moch Vikry Romadhoni