Radar Pasuruan - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyalurkan tunjangan khusus bagi guru yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penyaluran tunjangan ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 sebagai revisi atas aturan sebelumnya terkait petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-ASN tahun anggaran 2025.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Tunjangan Khusus Guru (TKG) diberikan kepada pendidik yang bertugas di wilayah khusus, seperti daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, terluar, serta wilayah yang terdampak bencana alam, bencana sosial, maupun kondisi darurat lainnya.
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 16.500 guru ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus dengan nominal Rp 2 juta per orang.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32,8 miliar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi guru yang tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah situasi krisis, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi mereka.
Koordinator Tim Kerja Aneka Tunjangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, Wendi Kuswandi, menjelaskan bahwa guru yang berhak menerima tunjangan harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat mengajar di wilayah 3T yang terdampak bencana.
“Mekanismenya tetap melalui verifikasi dan validasi, namun tidak semua persyaratan diberlakukan. Yang terpenting, guru tersebut terdata di Dapodik dan sebelumnya mengajar di daerah 3T yang terdampak bencana,” jelas Wendi, Kamis (25/12).
Ia menambahkan, tunjangan khusus ini diberikan untuk periode satu bulan. Penyaluran tahap pertama telah dimulai pada 24 Desember 2025 dan akan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan data sementara per 14 Desember 2025, tercatat sebanyak 276.249 siswa serta 25.936 guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, 15 guru dan 52 siswa dilaporkan meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka-luka dan masih berada di pengungsian.
Selain korban jiwa, bencana juga berdampak pada 3.274 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan nonformal. Kerusakan tercatat meliputi 6.431 ruang kelas serta berbagai fasilitas pendukung dan sanitasi sekolah.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan keberlangsungan layanan pendidikan dalam situasi darurat agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.
Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan berupa ribuan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar siswa, hingga paket kebutuhan keluarga bagi warga satuan pendidikan di lokasi terdampak.
Seluruh penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat.
Kemendikdasmen juga terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala, mengingat masih ada wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan jaringan pascabencana.
Editor : Moch Vikry Romadhoni