Radar Pasuruan - Pemerintah Iran secara resmi mengaktifkan kembali Dewan Pertahanan Nasional mereka pasca-perang dengan Israel.
Lembaga strategis ini sebelumnya berperan aktif saat awal konflik Iran-Irak, bertujuan meningkatkan kesiapan militer serta mempercepat pengambilan keputusan pertahanan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembaruan menyeluruh terhadap sistem keamanan nasional, sebagai antisipasi atas potensi konflik lanjutan dengan Israel.
Dikutip dari kantor berita IRNA, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) telah memberikan persetujuan atas pengaktifan kembali Dewan Pertahanan untuk memperkuat kesiapan operasional dan menyatukan perencanaan militer antar lembaga.
Dewan ini dibentuk berdasarkan Pasal 176 Konstitusi Republik Islam Iran, yang memungkinkan SNSC membentuk sublembaga strategis sesuai kebutuhan nasional.
Presiden Iran terpilih, Masoud Pezeshkian, akan memimpin Dewan Pertahanan bersama kepala tiga lembaga negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—serta komandan tertinggi militer dan menteri-menteri penting dalam kabinetnya.
Menurut laporan Fars News—media konservatif yang dekat dengan Garda Revolusi Islam (IRGC)—kebijakan ini merupakan bagian dari langkah ‘reorganisasi besar’ sistem pertahanan nasional Iran.
Sementara itu, Tasnim News melaporkan bahwa Dewan Pertahanan akan merumuskan kebijakan pertahanan nasional dan menyederhanakan pengambilan keputusan militer di tengah kompleksitas ancaman global yang semakin meningkat.
“Tujuan utama Dewan ini adalah memperkuat kemampuan pertahanan nasional secara total dan mempercepat proses pengambilan keputusan strategis di sektor militer,” ungkap laporan Tasnim.
Mansour Haghighatpour, politisi dekat penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Larijani, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang tepat.
Ia menyatakan Dewan Pertahanan bisa menjadikan Staf Umum Angkatan Bersenjata (General Staff) lebih fokus sebagai lembaga koordinatif ketimbang komando tunggal.
“Jika terjadi perang besar dan semua elemen militer—baik Tentara Nasional maupun IRGC—harus dikerahkan, kita perlu satu pusat komando agar tidak terjadi kekacauan,” ucapnya kepada Eghtesad News. Ia menekankan pentingnya koordinasi karena Iran memiliki dua angkatan darat, udara, dan laut yang masing-masing dari tentara reguler dan IRGC.
Namun, tidak semua pihak melihat langkah ini semata untuk pertahanan. Morad Vaisi, analis senior Iran International, menilai pembentukan Dewan Pertahanan lebih sebagai cara menjaga kelangsungan rezim dibanding perlindungan terhadap rakyat.
“Perang 12 hari lalu mengguncang kepercayaan Ayatollah Khamenei terhadap para komandan militernya. Kini ia sedang membangun struktur baru yang memayungi IRGC, tentara reguler, dan General Staff,” kata Vaisi.
Laporan tersebut mengacu pada konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang terjadi pada Juni lalu, di mana Israel dilaporkan sempat menguasai wilayah udara Iran.
Serangan udara Israel menghancurkan lebih dari 120 sistem pertahanan milik Iran, yang mencakup hampir sepertiga dari total kapabilitas pertahanan negara itu sebelum konflik berlangsung.
Sistem pertahanan jarak jauh seperti S-300 buatan Rusia dan Bavar-373 buatan dalam negeri menjadi target utama serangan.
Selain itu, pengaktifan Dewan Pertahanan menunjukkan adanya perubahan besar dalam strategi keamanan Iran.
Tak hanya fokus pada efisiensi koordinasi militer, langkah ini juga mencerminkan krisis kepercayaan internal dan tanggapan atas kegagalan pertahanan di konflik sebelumnya.
Di tengah meningkatnya tekanan global dan ketegangan regional, Iran tampaknya sedang membentengi sistem pertahanannya dari dalam, baik secara kelembagaan maupun politik.
Editor : Moch Vikry Romadhoni