Radar Pasuruan - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan dana sebesar Rp118 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026.
Usulan ini diajukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tambahan anggaran ini akan melengkapi pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp217 triliun, sehingga total kebutuhan untuk program MBG mencapai Rp335 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, dengan estimasi pengeluaran bulanan sebesar Rp25 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengingatkan agar program MBG tidak menjadi ladang pemborosan dana negara.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama program harus diarahkan untuk menurunkan angka kekurangan gizi secara efektif.
“Jangan sampai anggaran besar hanya dihabiskan untuk pengadaan makanan tanpa menyentuh akar permasalahan gizi yang sebenarnya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/7).
Yahya menyoroti sejumlah faktor penyebab kekurangan gizi yang masih luput dari perhatian, seperti kurangnya edukasi gizi sejak usia dini, sulitnya akses pangan sehat di wilayah terpencil, serta minimnya literasi nutrisi di institusi pendidikan.
Ia juga mengingatkan bahwa program MBG harus menjadi langkah awal reformasi sistem gizi nasional.
Bukan sekadar proyek distribusi makanan, tetapi perlu menjadi agenda jangka panjang dalam memperkuat kesadaran dan pola konsumsi masyarakat.
“Anggaran besar harus diarahkan untuk memperbaiki rantai pasok pangan lokal dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam memantau status gizi anak-anak secara real-time.
Terakhir, Yahya menegaskan pentingnya pengawasan publik. Menurutnya, transparansi sangat diperlukan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar efisien dan tepat sasaran, dengan melibatkan BPK, masyarakat, akademisi, hingga media.
Editor : Moch Vikry Romadhoni