Radar Pasuruan - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas persoalan alih fungsi lahan yang semakin masif di wilayah Jabar.
Ia menilai, banjir yang kerap melanda sejumlah daerah—khususnya Bandung—semakin parah karena perubahan pemanfaatan lahan yang tidak terkendalikan.
KDM menjelaskan bahwa di Kota Bandung saat ini hampir tidak tersisa area sawah, rawa, atau danau.
Lahan-lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air berubah menjadi permukiman dan kawasan perumahan elit di dataran tinggi.
Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengeruk tanah dari wilayah lebih rendah sehingga memicu ketimpangan permukaan tanah.
"Pertanyaannya, tanah untuk menguruk itu diambil dari mana? Dari tempat lain... Ketika hujan tiba, yang menjadi korban adalah daerah yang permukaannya turun," ujar KDM setelah rapat internal dengan KPK.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS), seperti kawasan BBWS Citarum dan PSDA, menjadi pihak paling terdampak banjir. Pemprov Jabar kini mulai menyiapkan relokasi bagi warga yang bermukim di area tersebut.
“Sekarang sudah disiapkan tempat kontrak selama satu tahun... Setelah itu kita akan melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.
Lahan yang akan dibebaskan nantinya dipergunakan memperlebar aliran sungai, menambah area resapan air, serta membangun embung baru, sebagai langkah jangka panjang mengurangi risiko banjir.
“Diperlukan solusi jangka panjang melalui penataan ulang kawasan dan pengendalian alih fungsi lahan,” tegas KDM.
KDM juga menyoroti alih fungsi lahan yang marak terjadi di Ciwidey, termasuk di area milik PTPN. Ia menyebut banyak tanaman teh diganti dengan komoditas sayuran, bahkan ada kawasan hutan yang ikut berubah fungsi.
“Ini yang akan kita hentikan... Lahan-lahan itu akan kita kembalikan menjadi perkebunan teh dan tanaman keras,” paparnya.
Ia menilai, keterlibatan KPK akan memperkuat pengawasan tata kelola lahan di Jabar agar penataan ulang berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik merugikan negara maupun lingkungan.
"Concern kita... hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal... Jadi kita sudah minta hentikan," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni